Ratusan Guru Wiyata Bakti Demo ke DPRD
BANJARNEGARA- Ratusan guru honorer K 2, kemarin berdemo di gedung
DPRD Banjarnegara. Mereka meminta kejelasan nasib setelah tidak lolos
seleksi CPNS. Massa yang berdemo menilai, penyelenggaraan ujian CPNS
honorer K 2 tidak transparan. Sebab dalam pengumuman, sama sekali tidak
mencantumkan nilai ujian.
Koordinator aksi yang juga ketua Forum Paguyuban Guru Sekolah Dasar
(FPGSD), Titik Purwaningsih, dengan berapi-api menuntut transparansi
ujian sekaligus kejelasan nasib rekan-rekannya yang tidak diterima. Dia
mempertanyakan apakah hingga usia pensiun, mereka yang tidak lulus ujian
CPNS akan menjadi pensiunan honorer.
“Yang tidak ada gunanya?,” ungkapnya. Dia juga meminta agar
penyelenggaraan ujian CPNS dibuka secara transparan. “Siapa sih atau ada
apa sih sebenarnya?,” tanyanya.
Dia mengatakan, banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi selama 27
tahun, namun hingga kini hanya menerima honor Rp 100 ribu. “Atau malah
gratis,” tandasnya. Oleh karena itu, semestinya masa jabatan dan usia
tenaga honorer harus diperhatikan dalam penerimaan CPNS dari formasi
honorer K2.
Sumardiyono, guru SD Negeri 3 Plumbungan, Kecamatan Pagentan mengatakan,
saat ini ada ketidakadilan antara guru yang sudah PNS dengan yang masih
honorer. Sebab guru yang stausnya honorer melakukan tugas sebagaimana
guru PNS. “Tugasnya sama dengan PNS seperti membuat RPP dan supervisi,”
http://www.radarbanyumas.co.id/ujian-cpns-dinilai-tak-transparan/
tandasnya. Supervisi ini, jels dia, seperti supervisi yang dibuat oleh
guru PNS saat kenaikan tingkat.
Di sisi lain, bila ingin meninggalkan profesinya sebagai guru, ada
ikatan batin dengan murid yang diajar, sehingga guru honorer tidak tega
meninggalkan mereka. Dia mengaku kecewa karena yang diterima CPNS
usianya masih sangat muda. “Mereka masih memungkinkan ikut CPNS secara
umum,” ujarnya.
Guru honorer juga mempertanyakan adanya guru yang sudah tidak aktif
mengajar, namun justru lolos ujian dan diterima menjadi CPNS. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarnegara, Titho Agus Wigono berjanji
akan mengecek secara langsung bila ada tenaga honorer yang sudah tidak,
aktif namun diterima menjadi CPNS.
Dia mengaku sudah berupaya melakukan upaya verifikasi data. Sebelumnya,
BKD telah memverifikasi guru honorer. Ternyata saat diverifikasi
bermunculan data baru. “Ada tambahan 112,” katanya. Namun data tambahan
tersebut telah ditarik kembali, dimulai dari Kecamatan Pagedongan.
Bahkan pihaknya juga sudah melakukan uji publik. Namun justru hasilnya
meleset. Uji publik yang bertujuan untuk meperoleh masukan bila ada
kesalahan data, ditanggapi lain oleh guru honorer. Menurutnya, yang
terjadi justru tenaga honorer merasa senang namanya tercantum dalam
daftar.
Padahal tujuan diselenggarakannya uji publik ini yakni untuk memastikan
apakah ada kesalahan data yang dimiliki BKD. Seperti apakah terdapat
guru yang sudah tidak mengajar namun masih tercantum dalam daftar. Dia
menambahkan, domain Pemkab dalam hal ini BKD hanya memfasilitasi ujian
dan mengumumkan hasiln ujian. Dia mengatakan teknis penilian ujian
dilakukan oleh pusat. (drn/din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar